Dualisme Kepemimpinan Nasional antara Soekarno-Soeharto

by Trianilus
0 comment 149 views
Dualisme Kepemimpinan Nasional antara Soekarno-Soeharto

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Ir. Soekarno

Tahukah Anda seperti apa jalannya dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto? Apa sebabnya di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Yuk, temukan jawabannya melalui penjelasan di bawah ini.

Dualisme kepemimpinan nasional terjadi pada tahun 1966-1967 di mana Indonesia memiliki dua pemimpin, yakni Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sementara Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasan lebih lengkap tentang dualisme kepemimpinan nasional di bawah ini.

Jalannya Dualisme Kepemimpinan Nasional

Dualisme kepemimpinan nasional dapat dikatakan sebagai pergolakan internal dalam negeri yang terjadi pasca kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada masa transisi kepemimpinan, yakni kepemimpinan Soekarno diganti oleh kepemimpinan Soeharto, yang kita kenal sebagai masa orde baru.

Pergolakan dimulai pada 30 September 1965 di mana 7 perwira senior TNI gugur. Dugaannya, mereka gugur karena serangan PKI.

Pergolakan tidak hanya terjadi di kalangan militer saja, melainkan juga masyarakat. Mahasiswa Jakarta membentuk perkumpulan bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk menentang pembunuhan tersebut. KAMI menggelar aksi Tritura, di mana ada 3 tuntutan masyakarat terhadap pemerintahan Soekarno, di antaranya:

  • Pembubaran PKI;
  • Pembersihan kabinet dari pengaruh-pengaruh PKI;
  • Perbaikan ekonomi dan penurunan harga.

Akibatnya, reputasi Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI merosot karena peristiwa PKI tersebut. Soekarno bahkan dianggap tak menghiraukan tuntutan masyarakat untuk membubarkan PKI. Lebih parahnya, MPRS (saat ini MPR) dua kali menolak pidato Soekarno terkait pertanggungjawabannya atas terjadinya kekacauan di Indonesia.

1. Reputasi Soeharto Kian Melejit

supersemar

Mandat kepada Panglima Angkatan Darat

Sebagai respons aksi Tritura yang dilakukan oleh KAMI, pemerintah menggelar sidang kabinet dalam masa krisis, pada 11 Maret 1966. Dalam kesempatan itu, pemerintahan Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk memberikan mandat (perintah) kepada Panglima Angkatan Darat, Mayjen Soeharto untuk memutuskan tindakan untuk memulihkan keamanan, ketertiban dan kestabilan Indonesia.

Baca :   Latar Belakang Sejarah Terjadinya Perang Dunia 2

Soeharto sebagai penerima mandat ini pun diberi wewenang untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Akibatnya, muncullah dualism kepemimpinan nasional, di mana Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Dengan kata lain, sekalipun Soekarno adalah pemimpin kabinet, namun tugas harian dikerjakan oleh Soeharto.

Reputasi Soeharto pun kian melejit. Ia sehari sesudah mendapatkan mandat sebagai pelaksana Supersemar dari Soekarno langsung membubarkan PKI. Di samping itu, Soeharto juga banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan, sementara Soekarno tida banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Hal ini juga berpengaruh terhadap pamornya yang semakin meningkat, sementara pamor Soekarno semakin anjlok.

Pada akhir Juni hingga awal Juli 1966, MPRS mengadakan sidang dan memutuskan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Hal ini menjadikan Supersemar tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno.

Lebih lanjut, kedudukan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan memiliki kedudukan yang sama dengan Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, yakni sama-sama penerima mandat (mandataris) dari MPRS. Dalam sidang itu, diputuskan juga bahwa hak prerogatif Soekarno dibatasi.

2. Pidato Nawaksara Soekarno

Pidato Nawaksara Soekarno

Pidato Nawaksara Soekarno

Setelah dua kali ditolak, MPRS kini mengizinkan Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya atas kekacauan yang terjadi di Indonesia. Pidato itu disampaikan pada 22 Juni 1966 dengan judul ‘Nawaksara’.

Kata Nawaksara (dari bahasa Sansekerta) diambil oleh Soekarno karena pidatonya berisi sembilan pokok persoalan. Nawa dalam bahasa Sansekerta berarti sembilan, sementara Aksara berarti huruf atau istilah.

Baca :   Sejarah Perang Korea & Terpisahnya Wilayah Utara-Selatan

Namun, MPRS merasa tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban Soekarno tersebut. Menurut MPRS, isi pidato Presiden pertama Indonesia itu tidak banyak menyinggung peristiwa PKI yang mengakibatkan gugurnya 7 perwira senior TNI itu. Sehingga, MPRS meminta Soekarno kembali melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya terkait peristiwa PKI dan masalah kemerosotan ekonomi dan akhlak di Indonesia.

Soekarno memenuhi permintaan MPRS. Pada 10 Januari 1967, ia menyampaikan surat kepada MPRS berisi ‘Pelengkap Nawaksara’. Melalui surat itu, Soekarno menyatakan sebagai mandataris MPRS, dirinya hanya bertanggungjawab terkait pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan yang lain. Soekarno pun menolak mempertanggungjawabkan peristiwa PKI dan masalah ekonomi dan akhlak di Indonesia seorang diri.

3. Terbentuknya Kabinet Ampera

Soeharto selaku pelaksana pemerintahan telah membentuk Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Kabinet yang diresmikan pada 28 Juli 1966 ini memiliki program kerja ‘Catur Karya’ meliputi:

  • Memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang pangan dan sandang;
  • Melaksanakan Pemilu sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966;
  • Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional;
  • Meneruskan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya.

Dengan terbentuknya kabinet Ampera ini, Soeharto menjalankan perannya sebagai pelaksana pemerintahan. Soeharto wajib melaporkan jalannya pemerintahan kepada Presiden Soekarno selaku pimpinan pemerintahan.

Akhir dari Dualisme Kepemimpinan Nasional

Pada 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) meminta MPRS mengadakan Sidang Istimewa sebagai respons terhadap situasi negara yang semakin kacau dan ‘Pelengkap Nawaksara’ Soekarno. Di sisi lain, pimpinan ABRI meminta Soekarno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden kepada Soeharto sebelum sidang itu digelar. Dengan harapan, perpecahan di tengah masyarakat tidak akan terjadi akibat dualisme kepemimpinan ini.

Baca :   Sejarah Konflik Kashmir, Perang Antara India-Pakistan

Seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi juga menyarankan Soekarno segera mengambil sikap untuk meredam persoalan di tengah masyarakat. Mr. Hardi meminta sahabatnya itu menyatakan non aktif di hadapan MPRS.

Saran itu disetujui oleh Soekarno. Ia kemudian menyusun ‘Surat Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Supersemar. Tak lupa, Soekarno juga mengirimkan nota pribadi kepada pemegang Supersemar itu.

Merespons hal itu, pada 8 Februari Soeharto membahas surat dari Soekarno bersama para Panglima Angkatan. Namun, melalui pertemuan itu, disimpulkan bahwa surat tersebut tidak bisa diterima karena tidak dapat membantu menyelesaikan kekacauan.

Soekarno pun merespons hal itu. Ia meminta Soeharto memutuskan apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk menjawab kekacauan tersebut. Soeharto pun mengirimkan surat yang berisi pernyataan ‘Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar’.

Soekarno pada awalnya menolak usulan tersebut. Namun, pada 20 Februari 1967, Soekarno menyetujuinya dan bersedia menandatangani surat Soeharto tersebut. Dan pada 22 Februari, tepatnya pukul 19.30 WIB, Soekarno secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

Pada akhirnya, pada 12 Maret 1967, Ketua MPRS, Abdul Haris Nasution resmi melantik Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Setahun kemudian, Soeharto dilantik menjadi Presiden RI, tepatnya pada 27 Maret 1968 melalui Sidang Umum V MPRS.

Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden RI hingga terpilihnya Presiden baru oleh MPR melalui hasil Pemilu. Pengukuhan inilah yang menjadikan dualism kepemimpinan nasional berakhir. Pemerintahan Orde Baru pun mulai dijalankan.

Itulah penjelasan tentang dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto. Peristiwa ini tentunya membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, yakni satu kelompok mendukung Soekarno dan kelompok lainnya mendukung Soeharto. Sehingga, kita berharap semoga ke depannya, dualisme kepemimpinan nasional tidak akan terjadi lagi.

You may also like

Leave a Comment