Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

by Trianilus
0 comment 97 views
Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Tahukah Anda seperti apa penerapan Pancasila dari masa ke masa? Ya, pada setiap masa mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri.

Perlu diketahui, Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa kita. Kata ‘Pancasila’ berasal dari bahasa Sansekerta, yakni ‘panca’ yang berarti lima dan ‘sila’ yang berarti dasar. Berikut 5 sila dalam Pancasila:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mari kita membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita akan membaginya dalam tiga masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

1. Penerapan Pancasila Masa Orde Lama

Pancasila mengalami ideologisasi pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan kepribadian bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang di tengah perubahan masyarakat Indonesia dari yang terjajah menjadi merdeka.

Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda di masa Orde Lama:

a. Periode 1945 – 1950

Pada periode ini, dasar yang digunakan ialan Pancasila dan UUD 1945 yang presidentil. Akan tetapi, dalam penerapannya, sistem ini tidak terealisasikan karena Indonesia menghadapi ‘cobaan’ dari kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Kelompok yang dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki misi mendirikan negara komunis dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang memiliki misi mendirikan negara Islam.

Baca :   Download PTK IPA SMP Kurikulum 2013

b. Periode 1950 – 1959

Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal pada periode ini. Namun, dalam praktiknya, Pancasila tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Lebih lanjut, sila keempat tidak lagi mengandung nilai ‘musyawarah mufakat’, melainkan sura terbanyak (voting).

Pada periode ini, Tanah Air juga dihadapkan dengan persoalan pemberontakan, seperti dari Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semeste (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Akan tetapi, di bidang politik, demokrasi kita berjalan lebih baik dengan terlaksananya Pemilu 1955 yang disebut-sebut paling demokratis.

c. Periode 1956 – 1965

Periode ini dikenal sebagai era demokrasi terpimpin. Namun, pada praktiknya, kekuasaan tertinggi bukanlah di tangan rakyat, melainkan berpihak ke Presiden Soekarno.

Pada periode ini, terdapat beberapa penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasionalis, agamis dan komunis yang pada praktiknya tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Akibatnya, terjadi kemerosotan moral di tengah masyarakat. Lebih parahnya ada kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, yakni PKI yang melakukan Pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 dengan dipimpin oleh DN Aidit.

2. Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Penerapan Pancasila pada masa Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Soeharto mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat karena berhasil menumpas PKI. Keadaan negara pun menjadi lebih aman.

Pemerintahan Presiden Soeharto berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini merupakan bagian dari kritik bagi Orde Lama yang justru memberikan tafsiran menyimpang terhadap Pancasila.

Baca :   Download PTK BK SMP Kurikulum 2013

Dalam penerapannya, pemerintah mengeluarkan program P4, yakni Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eksprasetia Pancakarsa. Dalam praktiknya, program P4 memiliki sisi positif dan negatif.

Sisi positifnya adalah program P4 dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan dan seminar. Selain itu, Presiden Soeharto mengizinkan rakyat membentuk perkumpulan atau organisasi dengan syarat harus berlandaskan Pancasila.

Sementara sisi negatifnya adalah Presiden Soeharto melarang semua pihak melontarkan kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Alasannya, kritikan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan internal negara. Adapun cara pemerintah dalam menstabilkan internal negara adalah dengan menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara rakyat.

Lebih lanjut, Presiden Soeharto beranggapan media pers dapat membahayakan pemerintah karena kerap melontarkan kritikan. Oleh karenanya, ia membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat media tidak menjatuhkan pemerintah.

Di samping itu, Presiden Soeharto menerapkan demokrasi sentralistik. Di mana Presiden memegang kendali tertinggi terhadap lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oleh karenanya, peraturan yang dibuat harus mendapatkan ‘restu’ dari Presiden.

Pada masa Orde Baru, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi secara besar-besaran. Bahkan tidak sedikit pejabat negara melakukan praktik yang jauh dari nilai-nilai Pancasila itu. Lebih dari itu, Indonesia mengalami krisis moneter, keuangan negara amburadul, utang kepada pihak pun sangat banyak. Satu lagi, pelanggaran HAM terjadi di berbagai daerah yang dilakukan oleh aparat negara.

3. Penerapan Pancasila Masa Reformasi

Penerapan Pancasila pada masa Masa Reformasi

Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah tidak lagi dihadapkan tantangan sebagaimana terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia sudah tidak lagi dihadapkan pemberontakan-pemberontakan seperti PKI dan DI/TII yang ingin mengganti ideologi bangsa.

Namun, bukan berarti penerapan Pancasila di era reformasi tidak memiliki tantangan. Pancasila saat ini dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas.

Baca :   4 Alternatif Pengganti UKK yang Ditiadakan di Tahun 2021

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebabasan bersuara, berekspresi, berserikat atau berorganisasi dan lainnya. Ya, kebebasan ini memang dapat memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan dampak negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dampak negatif yang dimaksud meliputi pola komunikasi yang tidak beretika sehingga memicu terjadinya perpecahan, pergaulan bebas dan lainnya.

Tantangan berikutnya dalam penerapan di era reformasi adalah sering terjadi konflik antar daerah dan kelompok. Konflik ini biasanya dilatar-belakangi oleh perbedaan pandangan, politik maupun keyakinan yang biasanya ‘disalurkan’ melalui aksi turun ke jalan. Tidak jarang pula konflik disertai dengan jatuhnya korban jiwa yang merupakan warga negara kita sendiri. Tentunya, tindakan ini jauh dari nilai-nilai Pancasila, terutama nilai yang terkandung dalam sila ketiga.

Kemudian, selain tantangan di atas, bangsa Indonesia juga masih dihadapkan dengan praktik korupsi yang sulit untuk dituntaskan. Sama seperti di era Orde Baru, praktik korupsi tidak jarang dilakukan oleh petinggi negara maupun daerah. Bahkan, ada beberapa pejabat yang melakukan korupsi melambaikan tangan dan tersenyum dihadapan media pers. Lebih lanjut, tahanan yang dihuni oleh para koruptor berduit ‘disulap’ menjadi tempat yang seperti bukan lagi tahanan karena terdapat beberapa fasilitas mewah. Tentunya, selain melanggar regulasi yang ada, peristiwa ini betul-betul menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Demikian pembahasan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semoga tidak ada ideologi baru yang ingin merusak ideologi Pancasila. Sebab, Pancasila sudah menjadi keputusan final yang tidak bisa dan boleh diubah oleh ideologi-ideologi lain. Dan yang terpenting, semoga masyarakat Indonesia tidak hanya menghafal sila-sila pada Pancasila, melainkan juga mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.

You may also like

Leave a Comment