Peraturan Tentang Cuti PNS Terbaru

by Shara Nurrahmi
0 comment 86 views
Peraturan Tentang Cuti PNS Terbaru

Peraturan cuti PNS baru-baru ini telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai manajemen cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama ini baik di lembaga pusat maupun pemerintah daerah, aturan mengenai cuti seringkali menjadi sebuah perdebatan. Hal ini dikarenakan sulitnya implementasi aturan tersebut ketika dijalankan, terutama pada tingkat pemerintah daerah.

Peraturan Baru Tentang Cuti PNS

Tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai cuti PNS pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2020. Perubahan aturan tersebut atas dasar peraturan pemerintah tentang Manajemen PNS sebelumnya yaitu PP No 11/2017. Perubahan atas aturan tersebut lebih dikhususkan pada pemberhentian PNS dan aturan cuti PNS.

Untuk aturan cuti PNS sendiri menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan BKN ada perubahan mengenai cuti tahunan yang diberikan kepada guru dan dosen. Menurutnya di aturan yang sebelumnya, bagi guru dan dosen tidak mendapatkan cuti tahunan. Namun di peraturan yang terbaru ini bagi guru dan dosen mendapatkan cuti tahunan dengan aturan yang berlaku.

Pendapat tersebut dikuatkan dengan adanya peraturan PP No 17/2020 pasal 315 yang menerangkan bahwa guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari. Untuk mendapatkan cuti tahunan tersebut pihak guru atau dosen bisa mengajukan kepada pembina instansi terkait. Jika tidak bisa dengan pembina instansi bisa juga dengan delegasi wewenang yang ada di institusi tersebut.

Baca :   Inflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi

Peraturan Terbaru Mengenai Cuti Sakit Bagi PNS

Selain peraturan mengenai cuti tahunan yang berlaku untuk guru maupun dosen, di tahun 2020 ini juga terdapat perubahan mengenai cuti sakit bagi PNS. Meskipun hanya terdapat sedikit perubahan, nampaknya aturan ini membawa angin segar bagi PNS jika mengalami sakit secara tiba-tiba.

Pada peraturan yang sebelumnya PP 11/2017 menjelaskan bahwa PNS boleh cuti sakit tidak lebih dari satu hari. Namun pada PP terbaru ini bahwa bagi PNS yang mengalami sakit selama satu hari maka diperbolehkan untuk mengajukan cuti.

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dapat dilihat dalam pasal 320 mengenai cuti sakit bagi PNS. Dalam peraturan tersebut PNS akan mendapatkan izin cuti sakit apabila melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit. Hal tersebut berlaku bagi PNS yang berada dalam atau luar negeri yang memiliki izin praktik.

Menurut aturan yang berlaku bahwa pengajuan cuti sakit bagi PNS ini dalam pasal 320 menyatakan waktu paling lama untuk cuti adalah 1 tahun. Pengajuan tersebut juga dikuatkan dengan surat dokter yang memberikan keterangan mengenai lama cuti, perlunya diberikan cuti, dan keterangan lain.

Selain itu jika PNS yang telah menjalankan cuti selama lebih dari batas waktu yang ditentukan maka akan mendapatkan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Jika pemeriksaan atau pengujian kesehatan memberikan hasil PNS belum sembuh dari sakitnya, maka akan diberhentikan secara hormat dari jabatannya.

Baca :   Macam-macam Metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Mekanisme Pengajuan Cuti PNS

Seperti halnya pembahasan diatas mengenai cuti tahunan dan cuti sakit, untuk cuti yang lain seperti cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting tentu mekanismenya hampir sama. Pada peraturan terbaru, mekanisme pengajuan cuti hampir sama dengan peraturan yang sebelumnya yaitu hanya dapat diberikan oleh PPK. Sementara hal lain PPK juga dapat memberikan kepada pejabat lain di lingkungan tersebut untuk memberikan kuasa.

Hal itu yang menjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya karena di PP NO 11/2017 bahwa PPK yang berhak memberikan cuti. Namun karena aturan tersebut sering menjadi perdebatan di tingkat instansi daerah, maka pada peraturan terbaru PPK berhak menunjuk pejabat terkait di lingkungan tersebut. Hal tersebut dikarenakan sering dari pihak PPK memberikan penandatangan surat permohonan cuti karena keterbatasan waktu.

Sehingga dalam peraturan terbaru pihak PPK dapat mendelegasikan pejabat yang ada di lingkungan untuk memberikan kuasa. Seperti contoh Gubernur atau Walikota karena kesibukan waktunya tidak bisa memberikan tanda tangan izin cuti. Maka Gubernur atau Walikota mendelegasikan sekretaris daerah atau wakil gubernur untuk memberikan tanda tangan cuti.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menerangkan bahwa cuti adalah hak bagi PNS. Sehingga jika ada PNS yang mengajukan cuti, maka pejabat atau delegasi harus memberikan cuti tersebut. Apabila terdapat halangan lain maka tidak boleh menolak, melainkan surat pengajuan ditunda untuk sementara waktu.

Baca :   6 Sosok Kartini Masa Kini, Siapa Saja Mereka?

Cuti Bersama Tahun 2020

Pada Keputusan Presiden tahun 2020 menetapkan aturan tentang Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara. Hal ini mempunyai maksud untuk mewujudkan efisiensi hari kerja dan memberikan pedoman untuk instansi pemerintah dalam melakukan cuti bersama.

Pada Keppres 17 tahun 2020 pasal 333 menyatakan bahwa Cuti Bersama di tahun 2020 ini tidak mengurangi hak cuti tahunan. Selain itu bagi PNS yang jabatannya tidak diberikan cuti bersama, maka hak cuti tahunan ditambah sesuai dengan hak cuti bersama.

Demikian mengenai peraturan cuti PNS terbaru untuk dijadikan pedoman jika ingin mengajukan cuti. Hal ini perlu dipelajari dengan teliti karena PNS wajib mengajukan izin cuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selamat membaca.

You may also like

Leave a Comment