Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

by Shara Nurrahmi
0 comment 53 views
Permendiknas No. 24 Tahun 2008

Salah satu peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah Permendiknas No. 24 Tahun 2008. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2008, lembaga pendidikan wajib mengaplikasikan standar tenaga administrasi selambat-lambat 5 tahun setelah ditetapkannya peraturan tersebut.

Tak hanya Permendiknas No. 24 Tahun 2008 saja, tapi juga terdapat peraturan-peraturan lain mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Simak penjelasan lebih lanjut mengenai Permendiknas No. 24 Tahun 2008 dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berikut ini.

Daftar Isi

Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2008 dan Landasan Lain

Kata ‘pendidik’ berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 diartikan sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi. Adapun kualifikasi yang dimaksud adalah sebagai guru, konselor, dosen, widyaiswara, tutor, pamong belajar, fasilitator, instruktur, dan sebutan khusus lainnya. dalam kehidupan sehari-hari, profesi guru selalu dikaitkan dengan pendidikan peserta didik di sekolah.

Tenaga kependidikan sendiri merupakan seseorang yang mengabdi kemudian diangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, tenaga kependidikan memiliki beberapa tugas yang diemban. Beberapa tugas tersebut adalah melaksanakan administrasi, pelayanan dan pengawasan teknis guna menunjang proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hal ini berarti tenaga kependidikan berperan sebagai pelayan tenis yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Adapun tugas dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu:

Tenaga Kependidikan

Tugas dari tenaga kependidikan meliputi melaksanakan administrasi, mengembangkan, mengelola, mengawasi, dan melayani teknis guna menunjang proses pendidikan di lembaga terkait.

Tenaga Pendidik

Tugasnya meliputi merencanakan sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil belajar, membimbing dan melatih, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Baca :   Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2008

Pasal 1 Permendiknas No. 24 Tahun 2008 menjelaskan mengenai standar tenaga administrasi di lembaga pendidikan. Standar tersebut mencakup kepala tenaga administrasi, petugas layanan khusus, dan pelaksana urusan di sekolah atau madrasah. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2008 terdapat beberapa kualifikasi pendidikan tenaga administrasi di lembaga pendidikan, di antaranya:

1. Kepala Tenaga Administrasi tingkat SD, MI, atau SDLB

Kepala Tenaga Administrasi tingkat SD, MI, dan SDLB dapat diangkat jika lembaga pendidikan tersebut memiliki lebih dari 6 rombongan belajar. Persyaratan diangkat menjadi Kepala Tenaga Administrasi, minimal berpendidikan SMK sederajat dengan prodi yang relevan dan pengalaman kerja minimal 4 tahun. Selain itu, harus memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah.

2. Kepala Tenaga Administrasi tingkat SMP, MTs, atau SMPLB

Beberapa kualifikasinya adalah pendidikan minimal D3 atau sederajat, prodi relevan, pengalaman kerja minimal 4 tahun, serta memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi. Sertifikat tersebut diperoleh dari lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kepala Tenaga Administrasi SMA, MA, SMK, MAK, atau SMALB

Untuk dapat menjadi kepala tenaga administrasi, pendidikan yang ditempuh minimal S1 dengan prodi yang relevan. Pengalaman kerja minimal 4 tahun. Sementara untuk pendidikan D3 sederajat dengan prodi relevan, pengalaman kerja yang disyaratkan selama minimal 8 tahun. Terakhir, melengkapi berkas dengan sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga resmi pemerintah.

4. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian Sekolah atau Madrasah

Untuk dapat menjadi pelaksana urusan administrasi kepegawaian, minimal telah menempuh pendidikan SMA, MA, SMK, MK, atau sederajat. Pengangkatan dapat dilakukan jika jumlah pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 50 orang.

5. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan Sekolah atau Madrasah

Pendidikan minimal jenjang SMK atau MAK dengan program studi yang masih relevan. Namun, bagi lulusan SMA atau MA dapat pula diangkat jika memiliki sertifikat yang relevan.

6. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana Prasarana Sekolah atau Madrasah

Minimal pendidikan terakhir SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat.

7. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah atau Madrasah Dengan Masyarakat

Pendidikan yang ditempuh minimal SMA, MA, SMK, MAK, atau setingkat. Pengangkatan pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilakukan jika terdapat minimal 9 rombongan belajar dalam satu sekolah/madrasah.

8. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan Sekolah atau Madrasah

Pendidikan minimal setingkat SMK atau MAK dengan program studi relevan.

9. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan Sekolah atau Madrasah

Minimal lulusan SMA, MA, SMK, MAK, atau setingkat dan dapat diangkat jika lembaga pendidikan memiliki minimal 9 rombel.

10. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum Sekolah atau Madrasah

Pendidikan terakhir minimal setingkat SMA, MA, SMK, MAK dan dapat diangkat apabila terdapat minimal 12 rombongan belajar di lembaga tersebut.

11. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD, MI, atau SDLB

Pendidikan terakhir yang ditempuh minimal setingkat SMK, MAK, SMA, atau MA.

Baca :   Pengertian dan Tahapan Model Pembelajaran Inkuiri

12.   Petugas Layanan Khusus Sekolah atau Madrasah

  • Penjaga Sekolah atau Madrasah
    • minimal lulusan SMP, MTs, atau setingkat.
  • Tukang Kebun
    • minimal lulusan SMP, MTs, atau sederajat dan dapat diangkat jika luas lahan kebun di sekolah/madrasah di atas 500 meter persegi.
  • Pengemudi
    • Pendidikan minimal SMP/MTs/sederajat. Sebagai pengemudi tentu wajib memiliki Surat Izin Mengemudi, dan dapat diangkat jika sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.
  • Tenaga Kebersihan
    • Minimal pendidikan terakhir setingkat SMP atau MTs.
  • Pesuruh
    • Pendidikan terakhir minimal SMP, MTs, atau yang setingkat.

Kualifikasi yang dijelaskan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 perlu dipenuhi sebelum dapat diangkat menjadi jabatan-jabatan terkait.

Kompetensi Teknis Pelaksana Administrasi Sekolah atau Madrasah Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2008

Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2008, apabila lembaga pendidikan hanya memiliki maksimal 6 rombel, maka tidak memerlukan Kepala Tenaga Administrasi. Posisi jabatan ini dapat digantikan dengan Pelaksana Urusan Administrasi Umum. Adapun beberapa kompetensi teknis yang diperlukan beserta penjabarannya berikut:

Melaksanakan Administrasi Sekolah atau Madrasah

Kompetensi ini meliputi melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, dan kurikulum.

Menguasai TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Dalam hal ini, pelaksana administrasi sekolah atau madrasah harus mampu mengoperasikan peralatan kantor atau komputer dalam bekerja. Selain itu, penting pula untuk dapat memanfaatkan TIK guna keperluan administrasi di sekolah atau madrasah.

Informasi lengkap tentang kompetensi kepribadian, sosial, dan hal-hal teknis dapat dilihat lebih rinci pada Permendiknas No. 24 Tahun 2008.

Tujuan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah atau Madrasah

Selain Permendiknas No. 24 Tahun 2008, terdapat pula undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja Berkualitas

Upaya pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tujuan memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Beberapa kriterianya seperti cakap, memiliki motivasi kerja yang tinggi, dan dapat dipercaya.

2. Meningkatkan Kapasitas Karyawan

Melalui manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dari karyawan di lembaga pendidikan.

3. Mengembangkan Sistem Kerja

Diharapkan dengan pengelolaan dapat tercapai sistem kerja berkinerja tinggi. Dengan hal-hal yang meliputi yakni prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Selain itu, sistem kompensasi dan insentif yang sesuai kinerja, pengembangan pengelolaan, serta aktivitas pelatihan.

4. Mengembangkan Praktik Pengelolaan

Seiring berjalannya waktu, diharapkan praktik pengelolaan dapat berkembang dengan komitmen yang tinggi. Di samping itu tenaga pendidik dan kependidikan perlu menyadari bahwa mereka merupakan stakeholder internal yang berharga. Hal ini disebabkan mereka turut membantu mengembangkan suasana kerja sama serta kepercayaan bersama.

5. Menciptakan Suasana Kerja Harmonis

Setelah melalui proses manajemen, diharapkan akan tercipta suasana kerja yang harmonis dan dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan.

Aktivitas yang Dilakukan Dalam Pengaplikasiannya

Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan. Beberapa aktivitas beserta penjabarannya adalah sebagai berikut.

Baca :   Pengertian Persepsi dan Faktor yang Mempengaruhinya

1. Perencanaan Sesuai Permendiknas

Aktivitas ini merupakan inti pengelolaan karena dapat membantu mengurangi ketidakpastian waktu mendatang. Hal ini membuat pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Aktivitas perencanaan ini dilaksanakan oleh para pejabat yang memiliki wewenang. Sementara perencanaan pegawai di lembaga pendidikan dapat dilaksanakan oleh kepala sekola/madrasah, kepala Kandepag, maupun kakanwil Depag.

Dalam perencanaan yang terintegrasi, aspek-aspek yang dinilai penting untuk mencapai visi lembaga atau SDM ikut diperhatikan. Tahap perencanaan ini berpusat pada visi strategis yang menjadi standar pencapaian.

2. Pengadaan Sesuai Permendiknas

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di suatu lembaga, baik dari segi jumlah atau kualitas. Aktivitas ini membutuhkan kegiatan penarikan dengan mencari pelamar yang memenuhi syarat sebanyak mungkin.

Selanjutnya dilakukan seleksi melalui ujian baik lisan, tulis, maupun praktik. Proses seleksi sangat bergantung pada deskripsi, spesifikasi, dan standar prestasi setiap jabatan.

3. Pengembangan Sesuai Permendiknas

Lembaga pendidikan harus selalu memperhatikan perhatian yang ditujukan pada intern lembaga. Hal ini berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup, meningkatkan kualitas, dan sebagai agen pembaharuan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pengembangan yang menyangkut personalia pendidikan.

Fungsi dari diadakannya pembinaan pengelolaan personil mutlak adalah guna memperbaiki, menjaga, serta meningkatkan kinerja karyawan di sekolah/madrasah. Pembinaan dan pengembangan tidak sekedar menyangkut aspek kemampuan. Namun, menyangkut pula karir dari tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga tersebut.

Agar aktivitas pengembangan berjalan efektif dan efisien, perlu ditunjang manajemen kinerja yang baik.

4. Promosi dan Mutasi Sesuai Permendiknas

Promosi merupakan pemindahan karyawan dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih tinggi. Umumnya terdapat kriteria utama dalam mempromosikan pegawai, yakni senioritas dan prestasi kerja.

Sementara itu, mutasi ialah kegiatan pengelolaan yang berhubungan dengan tahapan pemindahan fungsi, tanggung jawab, serta status pada situasi tertentu dengan tujuan pegawai memperoleh kepuasan kerja yang mendalam. Selain itu juga agar pegawai dapat meraih prestasi kerja yang maksimal.

5. Pemberhentian Sesuai Permendiknas

Salah satu fungsi personalia adalah memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian menyebabkan hak dan kewajiban personel terlepas dari pihak organisasi.

6. Kompensasi Sesuai Permendiknas

Kompensasi merupakan balas jasa dari dinas pendidikan dan pihak sekolah/madrasah kepada tenaga kependidikan dalam wujud uang dan cenderung diberikan secara tetap. Selain itu, kompensasi juga dapat berwujud fasilitas, tunjangan, dan lainnya.

7. Penilaian Sesuai Permendiknas

Skoring yang dilakukan berfokus pada prestasi individu serta peran individu tersebut pada kegiatan yang ada di lembaga pendidikan. Ini tak hanya penting bagi lembaga pendidikan, tapi juga bagi pegawai yang bersangkutan.

Demikian pembahasan mengenai Permendiknas No. 24 Tahun 2008 serta peraturan lain tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Agar dapat terwujud sistem pendidikan nasional yang baik maka perlu menerapkan butir-butir yang terkandung dalam peraturan yang telah dibuat pemerintah. Salah satu peraturan tersebut adalah Permendiknas No. 24 Tahun 2008. Hal ini dapat mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan berkualitas.

You may also like

Leave a Comment