Sejarah Perang Bubat: Latar Belakang-Dampak Perang

by Trianilus
0 comment 48 views
Sejarah Perang Bubat: Latar Belakang-Dampak Perang

Mari kita bahas tuntas mengenai sejarah Perang Bubat!

Perang Bubat merupakan perang antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran/Sunda. Perang ini terjadi pada tahun 1357 Masehi (1279 Saka) di Lapangan Bubat. Lapangan Bubat sendiri merupakan salah satu tempat yang ada di lingkungan Majapahit.

Perang Bubat terjadi ketika Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuyuk, sementara Mahapatih-nya adalah Gajah Mada. Sementara Kerajaan Sunda dipimpin oleh Maharaja Linggabuana.

Ingin tahu kelanjutan dari sejarah Perang Bubat secara lengkap? Simak pembahasan lengkap sejarah Perang Bubat, mulai dari latar belakang peristiwa hingga dampak pasca Perang Bubat, di bawah ini!

Latar Belakang Sejarah Perang Bubat

Peristiwa Perang Bubat diawali dari kisah cinta antara Raja Majapahit, Hayam Wuruk dengan putri mahkota dari Kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka Citraresmi. Adalah Hayam Wuyuk, orang yang pertama kali mengungkapkan rasa cintanya terhadap Dyah Pitaloka.

Hayam Wuruk pertama kali mengakui ketertarikannya dengan Dyah Pitaloka karena sering melihat lukisan perempuan itu di lingkungan Kerajaan Majapahit. Adalah Sungging Prabangkara, orang yang secara diam-diam melukis perempuan cantik itu.

Hayam Wuruk pun berniat ingin menikahi Dyah Pitaloka. Tidak hanya didasari dengan rasa cinta, niat Hayam Wuruk menikahi Sang Putri Mahkota adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda.

Hayam Wuruk sendiri dianggap sebagai keturunan dari lelulur Raja Sunda. Sementara itu, hubungan antara Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan Kerajaan Sunda telah lama putus.

Di sisi lain, ada alasan yang dapat diterima terkait niat Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka, yakni Kerajaan Majapahit ingin menjalin persekutuan dengan Kerajaan Sunda. Keluarga Kerajaan Majapahit, pada akhirnya, menyetujui niat Hayam Wuruk tersebut.

Raja Majapahit itu kemudian mengirim surat ke Kerajaan Sunda untuk meminta izin menikahi Sang Putri Mahkota. Raja Sunda, Maharaja Linggabuana menyetujui pernikahan tersebut.

Rencana pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka diketahui akan digelar di Kerajaan Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Sunda, salah satunya Hyang Bunisora Suradapati, merasa keberatan dengan rencana tersebut. Sebab, dalam pernikahan adat Nusantara, seharusnya pengantin laki-laki yang mendatangi pengantin wanita, bukan sebaliknya.

Di sisi lain, muncul dugaan upacara pernikahan yang akan digelar di Kerajaan Majapahit itu merupakan bagian dari misi kerajaan itu dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Dengan kata lain, Kerajaan Sunda dijebak secara diplomatik.

Maharaja Linggabuana sendiri tidak menghiraukan dugaan tersebut. Ia menyetujui rencana pernikahan itu digelar di Kerajaan Majapahit. Alasannya tak lain karena masih ada hubungan persaudaraan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda.

Dyah Pitaloka Menuju ke Kerajaan Majapahit

Dyah Pitaloka, Maharaja Linggabuana beserta istri dan sedikit prajurit dari Kerajaan Sunda melakukan perjalanan menuju ke Kerajaan Majapahit. Setelah menempuh perjalanan jauh, rombongan iring-iringan Dyah Pitaloka ini sampai di Lapangan Bubat, di bagian utara Trowulan, Ibu Kota Majapahit. Mereka mendirikan perkemahan di sana untuk beristirahat.

Belakangan ini, diketahui lokasi Lapangan Bubat berada di dekat kolam Segaran Majapahit. Menurut sejarawan, Lapangan Bubat kini menjadi pemukiman warga.

Kedatangan Dyah Pitaloka dan tamu-tamu besar dari Kerajaan Sunda disambut gembira oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk dan para petinggi di Kerajaan Majapahit. Terlebih, beberapa hari sebelumnya, Kerajaan Majapahit telah menyiapkan segala keperluan untuk upacara pernikahan tersebut.

Baca :   Sejarah Zaman Perundagian di Indonesia

Hayam Wuruk pun berniat menuju ke Lapangan Bubat untuk menyambut calon istri dan rombongan iring-iringan. Akan tetapi, Mahapatih Gajah Mada mencegah niat baik Sang Raja. Menurutnya, jika Sang Raja menemui para tamu dari Kerajaan Sunda di Lapangan Bubat, maka hal itu sama dengan merendahkan martabat Kerajaan Majapahit. Merespons hal itu, Hayam Wuruk mengutus Gajah Mada untuk menemui rombongan Kerajaan Sunda.

Gajah Mada Menemui Rombongan Kerajaan Sunda

Sumpah Palapa

Saat hendak menemui rombongan dari Kerajaan Sunda di Lapangan Bubat, muncul niatan Mahapatih untuk menunaikan Sumpah Palapa-nya. Diketahui, Gajah Mada dalam Sumpah Palapa-nya berambisi ingin menguasai Nusantara, dengan Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan superior. Sumpah ini digaungkan Sang Mahapatih saat Hayam Wuruk belum naik tahta menjadi Raja Majapahit.

Sementara itu, Kerajaan Sunda merupakan salah satu kerajaan yang menjadi target penaklukkan Gajah Mada. Sehingga Gajah Mada pun menganggap kedatangan rombongan Kerajaan Sunda di Majapahit sebagai ‘peluang emas’ untuk menguasai kerajaan tersebut.

Konflik mulai terjadi saat Gajah Mada tiba di perkemahan rombongan Kerajaan Sunda di Lapangan Bubat. Gajah Mada menyambut tamu besar itu dengan cara yang tidak pantas dan seenaknya sendiri. Ia menganggap kedatangan mereka merupakan bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda terhadap Kerajaan Majapahit. Dengan kata lain, Sang Mahapatih meminta Kerajaan Sunda tunduk terhadap superioritas Kerajaan Majapahit.

Lebih lanjut, Gajah Mada juga bersikeras meminta Kerajaan Sunda menjadikan Dyah Pitaloka upeti (hadiah persembahan) sebagai tanda takluknya terhadap Kerajaan Majapahit. Begitu pula kepada Hayam Wuruk, Sang Mahapatih juga menyampaikan keinginannya untuk tidak menjadikan Dyah Pitaloka sebagai pengantin atau calon istrinya.

Hayam Wuruk dibuat bimbang akan permintaan Gajah Mada. Sebab, Gajah Mada sendiri merupakan Mahapatih andalan Majapahit. Di pihak lain, Kerajaan Sunda juga merasa tidak terima dengan permintaan aneh itu. Terlebih, maksud kedatangan mereka adalah untuk niat baik, yakni menikahkan Sang Putri Mahkota dengan Hayam Wuruk.

Terjadilah cekcok antara utusan Maharaja Linggabuana dengan Gajah Mada. Utusan Maharaja Linggabuana itu mengaku kaget dengan tuntutan Gajah Mada yang meminta pihaknya tunduk terhadap Kerajaan Majapahit. Akibatnya, Gajah Mada dimaki-maki olehnya. Akan tetapi, Gajah Mada tak menghiraukan makian utusan Maharaja Linggabuana itu dan tetap menuntut Kerajaan Sunda tunduk terhadap Kerajaan Majapahit.

Perang Bubat Pecah

perang bubat

Para pasukan Kerajaan Sunda yang sejatinya bermaksud mengantar Dyah Pitaloka menikah dengan Hayam Wuruk, mengibarkan bendera perang. Hal ini merupakan respons terhadap Gajah Mada yang tak henti-hentinya meminta pihaknya tunduk kepada Kerajaan Majapahit.

Gajah Mada sendiri, saat itu, tidak ingin berlama-lama menunggu Hayam Wuruk menentukan sebuah keputusan. Ia langsung mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar ke Lapangan Bubat (lagi-lagi) untuk menekan Kerajaan Sunda mengakui superioritas Kerajaan Majapahit.

Maharaja Linggabuana selaku pimpinan tertinggi di Kerajaan Sunda dengan tegas menolak tekanan itu. Perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda pun terjadi.

Perang ini betul-betul tidak imbang. Pasukan Majapahit berjumlah sangat banyak, sementara pasukan Sunda berjumlah sedikit. Sebab, mereka tidak tahu kejadian yang tak terduga ini menimpa mereka.

Pertempuran yang tidak imbang ini membuat pasukan Sunda kalah. Lebih dari itu, hampir semua pasukan iring-iringan Dyah Pitaloka itu tewas terbunuh, termasuk Maharaja Linggabuana.

Dyah Pitaloka Melakukan Bela Pati

Perang di Lapangan Bubat ini membuat pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka batal dilaksanakan. Dyah Pitaloka yang tidak terbunuh dalam peperangan tak seimbang itu memutuskan untuk melakukan bela pati atau bunuh diri.

Baca :   Sejarah Perang Salib 4: Latar Belakang-Akhir Perang

Tindakan ini sudah biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan berkasta ksatria. Mereka biasanya melakukan bela pati jika suaminya atau kaum laki-laki yang melindunginya telah meninggal, terlebih meninggal dalam peperangan.

Bukan tanpa maksud mereka melakukan tindakan ini. Harapannya, dengan bunuh diri, mereka dapat membela harga diri dan menjaga kesuciannya dari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, bisa jadi perempuan-perempuan itu diperkosa, dianiaya atau diperbudak setelah ditinggal oleh suami atau kaum laki-laki yang melindunginya.

Hayam Wuruk Menyesal

Hayam Wuruk betul-betul menyesali kejadian tak terduga ini. Ia pun meratapi kematian calon istrinya, Dyah Pitaloka beserta segenap pasukan Kerajaan Sunda yang juga telah berguguran.

Hayam Wuruk kemudian mengirim utusan dari Bali yang ada di Kerajaan Majapahit untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradapati yang saat itu menjadi pengganti sementara Maharaja Linggabuana sebagai Raja Sunda. Adapun utusan dari Bali ini sejatinya hendak menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka.

Di sisi lain, gugurnya Maharaja Linggabuana dan Putri Mahkota Dyah Pitaloka menjadi perhatian khusus bagi warga Sunda. Warga Sunda menilai apa yang dilakukan oleh Maharaja Linggabuana dan Sang Putri sebagai tindakan yang benar, berani dan mulia. Sebab, menurut anggapan warga Sunda, Maharaja Linggabuana dan Sang Putri telah membela kehormatan Kerajaan Sunda.

Pada akhirnya, maharaja Linggabuana mendapatkan gelar ‘Prabu Wangi’. Prabu berarti Raja dan Wangi berarti harum. Prabu Wangi berarti Raja yang memiliki nama yang harum. Lebih dari itu, keturunan Prabu Wangi, yakni raja-raja Sunda setelahnya juga diberi gelar ‘Siliwangi’. Siliwangi berasal dari dua kata, yakni Silih berarti penerus dan Wangi merujuk pada gelar Maharaja Linggabuana. Siliwangi berarti penerus Maharaja Linggabuana/Prabu Wangi.

Hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada Menjadi Renggang

Setelah tragedi Bubat terjadi, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada mulai menunjukkan kerenggangan. Lebih dari itu, para petinggi Kerajaan Majapahit juga menentang dan mengecam tindakan tak pantas Sang Mahapatih.

Gajah Mada dianggap sebagai Mahapatih yang ceroboh, terlalu berani dan lancang serta tak mengindahkan perasaan Hayam Wuruk yang seharusnya menikah dengan Dyah Pitaloka. Catatan sejarah menyebutkan karier Gajah Mada mengalami kemerosotan akibat tragedi Bubat ini.

Sang Raja Majapahit kemudian menganugerahkan tanah perdikan di Madakaripura (daerah Probolinggo) untuk Gajah Mada. Anugerah ini tampak seperti ‘hadiah’, namun secara tersirat dapat dipahami bahwa Hayam Wuruk menginginkan Gajah Mada pensiun dari jabatan Mahapatih Majapahit. Mengingat, letak Madakaripura/Probolinggo sangat jauh dari Ibu Kota Majapahit, Trowulan.

Catatan sejarah menyebutkan Gajah Mada, pada akhirnya, mundur dari perpolitikan Kerajaan Majapahit. Namun, sumber lainnya menyebutkan Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit namun pengaruhnya sudah tidak lagi sebesar dulu.

Hayam Wuruk kemudian membentuk sistem pemerintahan baru untuk Kerajaan Majapahit. Ia menginginkan terlibat langsung secara aktif dalam mengambil suatu keputusan. Di samping itu, sistem pemerintahan baru ini menjadikan Hayam Wuruk lebih terbuka terhadap masyarakat Majapahit.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan ini, Hayam Wuruk meminta izin kepada keluarga dan kerabat senior di Kerajaan Majapahit untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Tujuannya tak lain adalah untuk mengetahui keadaan masyarakatnya. Masyarakat Majapahit pun terkesan dengan ‘aktivitas keliling daerah’ yang dilakukan oleh Sang Raja Hayam Wuruk.

Hubungan Majapahit dan Sunda Juga Mulai Renggang

Tidak hanya hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang menunjukkan kerenggangan, hubungan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda juga menunjukkan hal yang sama. Bahkan disebutkan hubungan keda kerajaan ini terus renggang selama bertahun-tahun dan tidak pernah pulih sebagaimana sebelumnya.

Baca :   Sejarah Perang Salib 2: Latar Belakang-Puncak Perang

Adalah Prabu Niskalawastu Kancana menjadi pengganti Maharaja Linggabuana sebagai Raja Sunda. Prabi Niskalawastu sendiri adalah adik dari Dyah Pitaloka. Ia tidak ikut mengantarkan kakaknya menikah dengan Hayam Wuruk ke Kerajaan Majapahit karena (saat itu) dianggap masih terlalu kecil.

Prabu Niskalawastu menerapkan kebijakan memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit. Selain itu, Sang Raja Sunda juga menerapkan isolasi terbatas mengenai hubungan kerajaannya dengan Kerajaan Majapahit.

Tragedi Bubat juga memunculkan peraturan ‘larangan estri ti luaran’ di kalangan kerabat Kerajaan Sunda. Adapun arti dari peraturan itu adalah kerabat Sunda tidak boleh menikah dengan orang di luar lingkungannya. Ada juga yang mengartikan tidak menikah dengan kerabat Majapahit. Peraturan ini, pada akhirnya, ditafsirkan secara lebar, yakni orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa.

Di pihak lain, Raja Majapahit, Hayam Wuruk menikah dengan sepupunya sendiri, Paduka Sori.

Dampak Sejarah Perang Bubat

Sebagaimana disebutkan di atas, peraturan ‘larangan estri ti luaran’ ditafsirkan secara luas menjadi larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Peraturan ini ternyata diterapkan oleh masyarakat Sunda dan Majapahit selama beratur-ratus tahun ke depannya. Mengingat juga Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit tidak pernah melakukan rekonsiliasi pasca tragedi Bubat.

Peraturan ‘larangan estri ti luaran’ terus berkembang. Muncul mitos wanita Sunda tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika menikah dengan pria Jawa. Rumah tangga akan rusak dan tidak akan bertahan lama. Sehingga, anggapan ini selalu dikaitkan dengan pernikahan orang Sunda dan Jawa yang berujung pada perceraian.

Namun, saat ini, mitos pernikahan tersebut tampaknya sudah tidak dianggap ‘hal serius’ bagi sebagian orang. Sebab,  tidak sedikit orang Sunda yang menikah dengan orang Jawa, dan rumah tangga mereka baik-baik saja.

Di samping itu, dampak tragedi Bubat juga berpengaruh terhadap nama jalan. Biasanya, Kerajaan Majapahit serta nama Gajah Mada dan Hayam Wuruk dijadikan sebuah nama jalan. Namun, akibat tragedi Bubat, tidak ada satu pun wilayah Sunda yang menggunakan nama jalan tersebut, kecuali nama Jalan Majapahit Raya, di Bogor.

Hingga akhirnya, pada 11 Mei 2018, nama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk diresmikan di Bandung. Tujuan utamanya tak lain adalah mewujudkan rekonsiliasi budaya setelah mengalami kerenggangan akibat tragedi Bubat antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit.

Selain itu, pada Oktober 2017, nama Jalan Majapahit, Jalan Siliwangi, Jalan Padjajaran dan Jalan Brawijaya diresmikan Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur (pada masanya). Keempat jalan itu berlokasi di kawasan Ring Road DI Yogyakarta.

Adapun harapan dari peresmian keempat nama jalan ini agar mitos hubungan antara orang Sunda dan Jawa dapat terpatahkan. Dengan kata lain, masyarakat diharapkan dapat melepaskan diri dari mitos akibat perang Bubat di tahun 1357 Masehi silam.

Itulah pembahasan lengkap mengenai sejarah Perang Bubat, mulai dari latar belakang peristiwa hingga dampak pasca perang. Sejarah Perang Bubat ini dimuat dalam Kidung Sunda sebagaimana yang diminta Hayam Wuruk, kala itu. Melalui Kidung Sunda tersebut, Hayam Wuruk berharap masyarakat dapat mengambil hikmah dari Perang Bubat.

Semoga pembahasan mengenai sejarah Perang Bubat di atas bermanfaat untuk Anda.

You may also like

Leave a Comment